Kabareskrim Sinyalir Ada Kepala Daerah yang Mbalelo Tidak Te

Tribunnews.com
Kabareskrim Komjen Agus Andrianto tidak merinci siapa pejabat yang dianggap tak mendukung penerapan kebijakan PPKM Darurat tersebut
Senin, 5 Juli 2021 07:06 WIB
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pemerintah menetapkan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat di Jawa-Bali untuk menekan laju penularan virus corona (Covid-19) mulai 3 Juli hingga 20 Juli 2021 berlaku di 7 provinsi dan 44 kabupaten/kota di Jawa-Bali.
Meski kebijakan PPKM Darurat ini perintah langsung dari Presiden Jokowi, masih ada pejabat di daerah yang diduga belum mendukung kebijakan Pemerintah Pusat tersebut. Sinyalemen ini diungkap Kepala Badan Reserse Kriminal (Kabareskrim) Polri, Komisaris Jenderal Agus Andrianto.
”Disinyalir masih ada beberapa pejabat yang belum mendukung pelaksanaan PPKM Darurat maupun PPKM Mikro yang digelar selama ini," kata Agus Andrianto saat dikonfirmasi, Minggu (4/7/2021).

Related Keywords

Bali , Jawa Timur , Indonesia , Depok , Jawa Barat , Jakarta , Jakarta Raya , Luhut Pandjaitan , Government Center , Enforcement Restriction Activities Society , Kabareskrim Annunciator No Head Area , Jakarta Government , Start July , Head Body Dick Criminal , Commissioner General , Prosecutor Grand , Emergency Or Micro , Depok Should Be Removed Threat , Plague Mange , Feast Off Flunky , Lesti Morning Postponed , Number Year About Plague Mange , Previously Minister Coordinator Maritime , Investment Luhut Pandjaitan , Emergency Assessed In Vain When , Allowed Entrance Threats , Local Government , Secretariat President , பாலி , ஜவ டைமூர் , இந்தோனேசியா , ஜவ பாரத் , ஜகார்த்தா , ஜகார்த்தா ராய , அரசு மையம் , ஜகார்த்தா அரசு , தொடங்கு ஜூலை , ஆணையர் ஜநரல் , உள்ளூர் அரசு ,