Page 10 - ஜநரல் வரி News Today : Breaking News, Live Updates & Top Stories | Vimarsana
Survei: 70 Persen Masyarakat Kecewa Soal Wacana PPN Sembako
liputan6.com - get the latest breaking news, showbiz & celebrity photos, sport news & rumours, viral videos and top stories from liputan6.com Daily Mail and Mail on Sunday newspapers.
Negara Sudah Kantongi Rp 2,25 Triliun dari Pajak Digital
liputan6.com - get the latest breaking news, showbiz & celebrity photos, sport news & rumours, viral videos and top stories from liputan6.com Daily Mail and Mail on Sunday newspapers.
הציבור ברוסיה אינו מאמין בחיסונים המקומיים ותחלואת הקורונה עולה
doctorsonly.co.il - get the latest breaking news, showbiz & celebrity photos, sport news & rumours, viral videos and top stories from doctorsonly.co.il Daily Mail and Mail on Sunday newspapers.
Pengenaaan PPN untuk Sembako Premium Dinilai Tak Pas, Mengapa?
Diperbarui 25 Jun 2021, 12:15 WIB
11
Pedagang menimbang telur di Pasar Tebet Timur, Jakarta, Jumat (11/6/2021). Sebelumnya, pemerintah berencana menjadikan bahan pokok sebagai objek pajak. (Liputan6.com/Faizal Fanani)
Liputan6.com, Jakarta - Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios), Bhima Yudhistira meminta kebijakan terkait reformasi perpajakan harus dikaji terlebih dahulu secara mendalam oleh pemerintah.
Khususnya terkait rencana perluasan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dari sembako, pendidikan, hingga layanan kesehatan karena berpotensi merugikan masyarakat.
Baca Juga Kurang tepat kalau instrumen untuk memajaki sembako premium, dan lainnya lewat PPN karena pengawasan relatif sulit, terangnya saat dihubungi Merdeka.com, Jumat (26/6).
Jumat, 25 Juni 2021 10:36 Reporter : Sulaeman ilustrasi pajak. ©Istimewa
Merdeka.com - Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios), Bhima Yudhistira meminta kebijakan terkait reformasi perpajakan harus dikaji terlebih dahulu secara mendalam oleh pemerintah. Khususnya terkait rencana perluasan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dari sembako, pendidikan, hingga layanan kesehatan karena berpotensi merugikan masyarakat. Kurang tepat kalau instrumen untuk memajaki sembako premium, dan lainnya lewat PPN karena pengawasan relatif sulit, terangnya saat dihubungi Merdeka.com, Jumat (26/6).
Dia menjelaskan, sebaiknya pemerintah menggunakan bea masuk untuk meningkatkan tarif atas produk pangan impor. Selain itu, PPN sembako juga berisiko mendorong inflasi pangan secara umum. Padahal, inflasi yang tinggi disaat daya beli sedang tahap pemulihan akan kontraproduktif, tuturnya.