Vaksinasi Berbayar, Tuai Polemik hingga Akhirnya Ditunda Komentar:
Kompas.com - 13/07/2021, 09:42 WIB Bagikan: Sejumlah tokoh angkat bicara untuk mendukung atau menolak rencana tersebut. Namun, banyaknya reaksi keras yang dilontarkan oleh berbagai pihak membuat Kimia Farma memutuskan untuk membatalkan pelaksanaan vaksinasi individu yang semula bakal digelar pada Senin (12/7/2021) kemarin.
Sekretaris Perusahaan Kimia Farma Ganti Winarno Putro mengatakan, perseroan bakal menunda pelaksanaan vaksinasi berbayar hingga waktu yang belum ditentukan.
“Kami mohon maaf karena jadwal vaksinasi gotong royong individu yang semula dimulai hari Senin, 12 Juli 2021 akan kami tunda hingga pemberitahuan selanjutnya,” katanya dalam keterangan tertulis, dikutip Selasa (13/7/2021).
Tuai polemik Sejumlah tokoh meliputi anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), ekonom, hingga lembaga masyarakat menolak rencana tersebut.
Kami Minta Agar Pemerintah Tidak Berbisnis dengan Rakyat di Tengah Pandemi yang Makin Berat Ini
Anggota Komisi IX DPR-RI Kurniasih Mufidayati mengingatkan agar pemerintah tidak berbisnis dengan rakyatnya melalui program vaksinasi berbayar.
Selasa, 13 Juli 2021 10:58 Editor:
YouTube Setpres RI/Tangkap Layar
Menkes Budi Gunadi dan Presiden Jokowi dalam penanganan Covid-19 di Indonesia. Terbaru, pemerintah dikritik soal vaksinasi berbayar. Disebut tidak boleh berbisnis dengan rakyat.
TRIBUNMANADO.CO.ID - Kami minta agar pemerintah hendaknya tidak berbisnis dengan rakyat di tengah pandemi yang semakin berat ini, kata Kurniasih Mufidayati dalam keterangan tertulis, Senin (12/7/2021).
Hal itu disampaikan Kurniasih terkait kebijakan pemerintah soal vaksinasi berbayar.
Railbus Batara Kresna dan KA Prameks Diperuntukkan Pekerja Esensial dan Kritikal
Railbus Batara Kresna dan KA Prameks Diperuntukkan Pekerja Esensial dan Kritikal
KA lokal di wilayah Daops VI Yogyakarta hanya diperbolehkan bagi pelaku perjalanan untuk perkantoran sektor esensial dan sektor kritikal.
SOLOPOS.COM -
Railbus Batara Kresna dan KA Prameks juga diperuntukkan pekerja esensial dan kritikal (Istimewa/KAI)
Solopos.com, SOLO Perjalanan kereta api (KA) lokal di wilayah Daerah Operasional (Daops) VI Yogyakarta hanya diperbolehkan bagi pelaku perjalanan untuk perkantoran sektor esensial dan sektor kritikal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan terkait mulai keberangkatan 12 – 20 Juli 2021.
Dalam hal ini, calon penumpang wajib menunjukkan syarat seperti surat tanda registrasi pekerja (STTP) dan surat tugas.
Soroti Kebijakan Pemerintah soal Vaksinasi Berbayar, Epidemiolog UI: Egois, Bantu yang Bener
Menanggapi pembatalan rencana pemerintah soal vaksinasi berbayar itu, Epidemiolog UI memberikan pendapatnya.
Selasa, 13 Juli 2021 11:40 Editor:
Epidemiolog Universitas Indonesia Pandu Riono menanggapi penundaan pelaksanaan vaksinasi Covid-19 individu atau berbayar.
TRIBUNMANADO.CO.ID - Program vaksinasi berbayar PT Kimia Farma yang diwacanakan oleh pemerintah menjadi polemik di tanah air saat ini.
Kebijakan vaksinasi berbayar menuai kritik hingga akhirnya dibatalkan pemerintah.
Menanggapi pembatalan rencana pemerintah soal vaksinasi berbayar itu, Epidemiolog UI memberikan pendapatnya.
Menkes Budi Gunadi dan Presiden Jokowi dalam penanganan Covid-19 di Indonesia. Terbaru, pemerintah dikritik soal vaksinasi berbayar. Disebut tidak boleh berbisnis dengan rakyat. (YouTube Setpres RI/Tangkap Layar)