Padahal, Dian mengatakan, hasil analisis dan pemeriksaan PPATK mengindikasikan cukup maraknya transaksi atau kegiatan yang mengarah pada korupsi. Hal ini karena, fenomena umum penggunaan transaksi tunai lebih rawan terhadap dugaan korupsi. Karena itu, PPATK telah menyampaikan 82 temuan transaksi mencurigakan dari dana APBD dan Otsus Papua kepada aparat penegak hukum, KPK Kejaksaan, Kepolisian. Itu sekitar 82 hasil analisis, dan ini melibatkan sekitar 52 oknum yang terkait penelitian dan analisis kita itu, ungkapnya. Ia menjelaskan, 52 oknum itu terdiri dari berbagai latar belakang, mulai dari pejabat politik daerah, pejabat birokrasi daerah, vendor atau terkait dengan rekanan dari pemerintah daerah. Kemudian, ada yayasan, organisasi masyarakat, maupun individu yang juga terlibat.