Julkifli Sinuhaji
Kolase potret Presiden AS Joe Biden dan Pemimpn Korea Utara Kim Jong-un. /Reuters
PIKIRAN RAKYAT - Peneliti Korea Utara mengatakan bantuan kemanusiaan dari Amerika Serikat (AS) merupakan skema politik jahat untuk menekan negara lain.
Hal itu ia sampaikan setelah sekutu AS seperti Korea Selatan menyebutkan vaksin Covid-19 atau bantuan lain dapat mendorong kerja sama.
Kementerian Luar Negeri Korea Utara menerbitkan kritik terhadap bantuan AS di situs resminya pada Minggu, 11 Juli 2021. Disebutkan bahwa ada indikasi bantuan itu mencerminkan pemikiran pemerintah.
Peneliti Korea Utara, Kang Hyon Chol yang berafiliasi dengan Kemenlu Korut menyebutkan contoh dari seluruh dunia yang menurutnya menyoroti praktik AS dalam menghubungkan bantuan dengan tujuan kebijakan luar negerinya atau tekanan pada masalah hak asasi manusia (HAM).
Julkifli Sinuhaji
Kim Jong-un dan Xi Jinping /KCNA via Reuters
Hal itu mereka sampaikan pada pada peringatan perjanjian persahabatan, kerja sama, dan bantuan timbal balik antara kedua negara, menurut laporan kantor berita Korea Utara KCNA pada Minggu, 11 Juli 2021.
Dalam pesan ke Xi Jinping, Kim Jong-un mengatakan hubungan mereka sangat penting dalam menghadapi musuh pasukan asing.
Sementara, Xi Jinping mengatakan dia berjanji untuk membawa kerja sama ke tahap baru.
Sejak kesepakatan tahun 1961, China menjadi satu-satunya negara sekutu Korea Utara.
Akibat sanksi internasional yang dijatuhkan ke Korea Utara atas program senjata nuklir dan rudal balistik telah membuat Pyongyang lebih bergantung pada Beijing untuk perdagangan dan dukungan lainnya.
Eka Alisa Putri - 11 Juli 2021, 08:59 WIB
Ilustrasi berita bohong atau hoaks. IDI kini panggil dr. Lois karena menyebarkan kabar bohong atau hoaks, sebagaimana dituturkan oleh Dokter TIrta. /Pixabay/memyselfaneye
PIKIRAN RAKYAT – Dokter Lois Owien akhirnya dipanggil Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (PB IDI) atas ‘konspirasi’ Covid-19 yang kerap dilontarkannya.
Informasi tersebut disampaikan oleh dr. Tirta melalui unggahan di akun media sosial pribadinya pada Sabtu, 10 Juli 2021.
Dalam unggahannya, dr. Tirta telah mendapatkan izin dari PB IDI untuk menyampaikan beberapa hal terkait pernyataan ‘kontroversial’ dr. Lois.
Dari informasi yang diberikan, ternyatan dr. Lois tidak terdaftar di IDI, dan surat tanda registrasi (STR) miliknya sudah tidak aktif sejak lama.
Kesekjenan MPR/DPR/DPD RI dapat saling berkoordinasi termasuk juga dengan Kementerian Kesehatan, Polda Metro Jaya, Direktorat Pam Obvit, bersama perangkat lainnya seperti organisasi kemasyarakatan Gerakan Muda Forum Komunikasi Putra-Putri TNI-Polri (FKPPI) atau Pemuda Pancasila, kata Bambang Soesatyo.
Menurut pria yang akrab disapa Bamsoet itu, dengan difungsikannya halaman Kompleks Majelis bisa untuk mengurangi beban rumah sakit yang sudah kelebihan kapasitas.
Pengalihan fungsi tersebut dimaksudkan jika rumah sakit sudah tidak mampu untuk menangani pasien Covid-19 lagi.
Selain itu, Bamsoet juga menyinggun tentang bagaimana masyarakat berperan membantu tenaga kesehatan dalam memerangi Covid-19.
Halaman:
Christina Kasih Nugrahaeni
Epidemiolog UI, Pandu Riono /
PIKIRAN RAKYAT - Pakar pandemi Universitas Indonesia, dr. Pandu Riono meminta Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo atau yang biasa disapa Jokowi untuk membubarkan KPC-PEN (Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomo Nasional).
Bukan tanpa sebab Pandu Riono meminta Jokowi unuk membubarkan KPC-PEN.
Menurut Pandu Riono, KPC-PEN gagak mengendalikan pandemi di Indonesia. Pak @jokowi Pandemi Covid-19 di Indonesia tidak akan pernah bisa terkendali, bila strategi nya tidak diubah, tulis Pandu Riono melalui unggahan di akun Twitter miliknya.