A A A Pengaturan Font Penyederhanaan birokrasi seluruh instansi mempertimbangkan prinsip transparansi, objektivitas, efisiensi, keadilan, dan kecermatan supaya pelayanan publik terlaksana secara optimal.
JAKARTA - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB), Tjahjo Kumolo, mengatakan, seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) diharapkan memiliki pola pikir baru. Mereka juga harus menerapkan budaya kerja yang selaras dengan perkembangan teknologi. Pendeknya, ASN jangan gagap teknologi agar dapat memberi terobosan dan inovasi bagi kemajuan bangsa, kata Tjahjo, di Jakarta, Rabu (7/7). Menurut Tjahjo, kemajuan paradigma inilah yang mendukung inovasi, perubahan pola pikir, dan budaya kerja ASN. Dengan begitu, ASN menjadi optimal dalam menjalankan peran sebagai pelaksana kebijakan, pelayan publik, dan perekat NKRI.
Tjahjo Kumolo: PNS Harus Berkelas Dunia di 2024 : Okezone Economy
okezone.com - get the latest breaking news, showbiz & celebrity photos, sport news & rumours, viral videos and top stories from okezone.com Daily Mail and Mail on Sunday newspapers.
11 OPD Pemprov Sumut Bakal Dirampingkan, Berikut Ini Dinas yang Rencananya Digabungkan
tribunnews.com - get the latest breaking news, showbiz & celebrity photos, sport news & rumours, viral videos and top stories from tribunnews.com Daily Mail and Mail on Sunday newspapers.
A A A Pengaturan Font Sistem pemerintahan berkelas dunia ditandai profesionalisme, berintegritas tinggi, mampu beradaptasi dengan cepat, serta dinamis terhadap perubahan lingkungan.
JAKARTA - Wakil Presiden Ma ruf Amin mengatakan reformasi birokrasi (RB) di seluruh instansi pusat dan daerah untuk mewujudkan pemerintah profesional serta bebas dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN). Reformasi birokrasi pada dasarnya bertujuan menciptakan pemerintah yang profesional dengan karakteristik adaptif, berintegritas, berkinerja tinggi, bersih, dan bebas dari KKN, tutur Wapres Ma ruf seperti dikutip Antara dalam pidato kunci pada Rapat Koordinasi Nasional Kepegawaian Tahun 2021 secara daring dari Jakarta, Kamis (1/7).
Dengan keberhasilan reformasi birokrasi tersebut, lanjut Wapres, sistem pemerintahan pusat dan daerah mampu memberikan pelayanan publik secara netral, berdedikasi dan sesuai dengan kode etik aparatur negara.
Wapres minta K/L, pemda lakukan langkah strategis reformasi birokasi Kamis, 1 Juli 2021 10:58 WIB
Wakil Presiden Ma ruf Amin. ANTARA/HO-Asdep KIP Setwapres/aa.
Disamping itu juga optimalisasi pengembangan kompetensi jabatan fungsional dan mobilitas ASN yang agile atau lenturJakarta (ANTARA) - Wakil Presiden Ma’ruf Amin meminta seluruh kementerian dan lembaga pemerintah non-kementerian (K/L) dan pemerintah daerah untuk melakukan langkah-langkah strategis guna mewujudkan reformasi birokrasi.
Secara khusus wapres mendorong Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Badan Kepegawaian Negara (BKN), Lembaga Administrasi Negara (LAN) dan pemerintah daerah untuk melaksanakan lima langkah dalam kerangka reformasi birokrasi. Saya minta untuk melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan menuju terwujud-nya transformasi organisasi, transformasi manajemen kinerja dan transformasi jabatan dalam kerangka reformasi birokrasi, kata Wapres Ma’ruf dalam pidat