Anggota Majelis Tinggi Partai Demokrat, Syarif Hasan menilai pemerintah telah mengambil kebijakan memperketat kegiatan masyarakat di masa pendemi Covid-19.
Renewal of Papua Special Autonomy Law No. 21 of 2001 should be able to solve problems lingering since the past two decades of the law enforcement process, .