MA Kembali Pangkas Hukuman Koruptor, Kali Ini Korting Vonis Wawan Adik Ratu Atut Dua Tahun
Dipublikasikan pada 20 Juli 2021. Bisa didengarkan.
Foto: antara JAKARTA - Mahkamah Agung (MA) memangkas hukuman Tubagus Chaeri Wardana alias Wawan menjadi lima tahun penjara di tingkat kasasi.
Adik dari Mantan Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah itu merupakan terdakwa kasus korupsi pengadaan alat kesehatan (alkes) di Pemprov Banten dan Pemkot Tangerang Selatan. Tolak Kasasi Penuntut Umum dan Terdakwa dengan perbaikan mengenai pidana menjadi pidana penjara lima tahun, pidana denda Rp200 juta subsider enam bulan kurungan, kata Juru Bicara MA Andi Samsan Nganro saat dihubungi, Senin (19/7).
Baca Juga:
Tupai King
Oleh: Dahlan Iskan
HARUSNYA bulan begini saya ke Malaysia: makan durian. Seperti dua tahun lalu. Sepuas-puasnya. Seenak-enaknya.
Ini lagi panen raya durian di sana. Harga lagi murah-murahnya. Bulan Juli adalah bulan durian di Malaysia.
Begitu pastinya siklus itu. Tidak ada penguasa di sana yang bisa bilang: sejak saya berkuasa durian bisa panen di bulan Juli.
Memang jualan durian di pinggir jalan kini dibatasi habis: sejak ada PPKM di sana. Tapi jaringan online segera menggantikannya. Harga pun tidak terlalu jatuh.
Black Thorn Rp200.000
Memang kita tidak perlu lagi ke Malaysia. Kita sudah bisa beli Musang King di Jakarta: Rp400.000.
Ungkap Bisnis Serifikat Vaksin dan PCR Palsu, Polisi Ancam Pidanakan Pemesannya
Dipublikasikan pada 20 Juli 2021.
Foto: antara JAKARTA - Sertifikat vaksin dan surat hasil tes PCR sedang banyak dicari masyarakat saat pandemi Covid-19. Utamanya yang ingin bepergian ke luar daerah. Momentum ini dimanfaatkan orang tak bertanggung jawab untuk dibisniskan.
Adalah RAR dan TM yang memanfaatkan momentum pandemi COVID-19 untuk mencari keuntungan pribadi. Keduanya membuka bisnis haram penjualan sertifikat vaksin dan hasil PCR atau tes antigen palsu. Beruntung aparat Polda Metro Jaya menciumnya. Keduanya pun ditangkap.
Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Yusri Yunus mengatakan modus yang dilakukan kedua tersangka, yaitu memasarkan jasa pembuatan surat palsu lewat media sosial.
Kabar Baik bagi Pekerja, BLT Subsidi Gaji Tengah Dikaji Lagi
Dipublikasikan pada 20 Juli 2021. JAKARTA - Kabar baik bagi Anda para pekerja yang telah terdampak penerapan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat hingga akhir Juli ini.
Kabar baiknya, Menteri Keuangan Sri Mulyani telah memberi sinyal akan kembali mencairkan Bantuan Subsidi Upah (BSU) atau BLT subsidi gaji. Mengingat, anggaran perlindungan sosial ditambah menjadi Rp187,8 triliun.
Meski Sri Mulyani belum menjelaskan secara gamblang terkait anggaran BLT subsidi gaji, namun rencana pencairan BLT subsidi gaji dimasukkan ke dalam program Kartu Prakerja dengan catatan akan disinergikan dengan rencana Bantuan Upah.
Baca Juga:
Berdasarkan catatan Kemenkeu, alokasi kartu prakerja saat ini mencapai Rp20 triliun dengan 5,6 juta peserta. Anggaran kartu prakerja akan ditambah Rp10 triliun dengan target 2,8 juta peserta, sehingga totalnya mencapai Rp30 triliun dengan target 8,4 juta peserta.
Pegawai Tak Kunjung Terima Dokumen TWK, KPK Diminta Tak Cari-cari Alasan Buka Hasil Tes
Dipublikasikan pada 20 Juli 2021. JAKARTA - Kepala Satuan Tugas Pembelajaran Antikorupsi nonaktif Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Hotman Tambunan mempertanyakan komitmen transparansi dan akuntabilitas KPK.
Sebab, pihaknya hingga saat ini tak kunjung menerima jawaban atas permintaan informasi hasil Tes Wawasan Kebangsaan (TWK). Padahal, hasil yang diminta adalah data dan informasi yang telah diserahkan oleh BKN kepada KPK pada 27 April lalu.
“Jadi seharusnya kami tidak perlu menunggu koordinasi antara dua lembaga tersebut, karena hasil yang kami minta spesifik, yakni yang telah diserahkan dari BKN kepada KPK,” kata Hotman, Senin (19/7).