Ada potensi malaadministrasi jika Kemenkominfo tak menindaklanjuti masukan BPK. REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA Komisioner Ombudsman Republik Indonesia Yeka Hendra Fatika, mengapresiasi penyelesaian laporan audit yang disampaikan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas Laporan Keuangan Kementerian/ Lembaga Tahun 2020. Apa yang dilakukan BPK tersebut sesuai dengan amanat Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.
Meski sebagian besar laporan keuangan 2020 mendapatkan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), tetapi menurut Yeka masih banyak catatan yang diberikan auditor negara tersebut kepada kementrian/ lembaga. Salah satu kementrian/ lembaga yang mendapatkan catatan dari BPK di laporan keuangan 2020 adalah Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo).