Junimart menyatakan, anggaran sebesar Rp 8 triliun itu juga diperuntukkan untuk pengadaan kantor KPU di sejumlah daerah yang selama ini masih berstatus sewa.
Ini akan berdampak pada polarisasi, stabilitas politik keamanan, eksekusi program pemerintah daerah dan lain-lain, bukan hanya pusat karena semua terdampak.
Ketua Komisi II DPR Ahmad Doli Kurnia mengungkap KPU dan Bawaslu meminta ada penambahan waktu sehingga tahapan Pemilu 2024 akan berjalan selama 25 bulan.