Namun terlepas dari itu, pemerintah harus meningkatkan kinerja APBN dan butuh penajaman dalam menetapkan penerimaan negara. Termasuk juga dengan pembiayaan defisit. Selain itu, hasil audit dari BPK juga menunjukkan masih banyak masalah tentang pengelolaan APBN.
Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPR-RI menyatakan kinerja pemerintah dalam pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2020 masih kurang memuaskan. Akibatnya penanganan pandemi Covid-19 baik dari sisi kesehatan dan kesejahteraan rakyat dirasa tidak optimal.
Pemerintah memperkirakan kinerja ekspor dan impor di 2022 mampu tumbuh positif seiring dengan pemulihan kinerja perekonomian global, khususnya pada negara mitra dagang utama. Ditargetkan, kinerja ekspor tumbuh 5,8-7,9 persen dan impor sebesar 6,0-8,6 persen di 2022.
Untuk mempercepat proses kinerja serta mendorong efektivitas dan efisiensi pelaksanaan kerja, PNS juga didorong agar optimal dalam memanfaatkan perangkat digital.