comparemela.com

Latest Breaking News On - Kebijakan - Page 17 : comparemela.com

IDI Minta Pemerintah Siapkan Strategi Hentikan Lonjakan Tinggi Kasus Covid-19

Diharapkan semua pihak memonitor dan evaluasi kebijakan penanganan Covid-19. Termasuk mengevaluasi efektivitas Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Mikro yang sudah dipertebal.

Council considerationFaculty health society university indonesiaEnforcement restriction activities societyBoard largeDoctor indonesiaChairman council considerationDomesticated illAccording to waveguideபலகை பெரியது

DPR Minta Pemerintah Tak Sembarang Endorse Obat Terapi Covid-19

Jumat, 25 Juni 2021 09:50 Reporter : Ahda Bayhaqi Ivermectin 12 mg produksi PT Indofarma Tbk. ©2021 Merdeka.com Merdeka.com - Anggota Komisi IX DPR RI, Netty Prasetiyani Aher, meminta pemerintah tidak sembarangan memberikan endorse obat terapi Covid-19. Apalagi, belum ada pembuktian secara ilmiah. Hal itu menanggapi pernyataan Menteri BUMN Erick Thohir yang menyebut Ivermectin sebagai obat terapi Covid-19. Sebagai pihak yang paling berwenang dalam menangani pandemi, pemerintah harus berhati-hati dalam membuat pernyataan atau kebijakan. Pastikan setiap pernyataan yang keluar ke publik harus didukung oleh data dan fakta yang akurat. Jangan sembarangan meng-endorse sejenis obat sebagai terapi Covid-19, padahal belum melalui rangkaian uji klinis yang standar, kata Netty dalam keterangannya, dikutip Jumat (25/6).

Members commissionMuch lessMinister thohirNot permissionஅதிகம் குறைவாகஇல்லை அனுமதி

Fahri Hamzah Minta Pemerintah Tak Buat Bingung Tangani COVID-19

Fahri Hamzah mengatakan, pelaksanaan larangan mudik dan PPKM Mikro, mestinya diimplementasikan dan diawasi dengan ketat.

Party surge itPeople centerGlottal stopFriday juneFahri hamzahPartai geloraமக்கள் மையம்வெள்ளி ஜூன்

5 Insentif Pajak yang Diperpanjang Menkeu hingga Akhir Tahun 2021

Perpanjangan insentif dilakukan karena pandemi Covid-19 masih berlangsung dan pelaku usaha membutuhkan dukungan.

Jakarta rayaMulyani indrawatiIncentives taxesExtended finance ministerJakarta stillMinister of finance mulyani indrawatiRegulation minister of financeMandatory taxes affected pandemic virusTreasurer stateFocus the state budgetInsentif pajakMenkeu sri mulyaniNsentif pph 21Ph final umkmPh pasal 22 imporNsentif pph pasal 25

Terkait Perkara Barang Kena Cukai, KPK Telisik Pengurusan Jatah Kuota Rokok

Jumat, 25 Juni 2021 09:06 Reporter : Merdeka Gedung KPK. ©2013 merdeka.com/muhammad luthfi rahman Merdeka.com - Kasus dugaan korupsi terkait pengaturan barang kena cukai dalam pengelolaan kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bintan tahun 2016-2018 terus didalami penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Termasuk soal pengurusan jatah kuota rokok. Tim penyidik menelisik hal tersebut lewat dua saksi swasta bernama Hartono dan Arjab. Keduanya diperiksa pada Kamis 24 Juni 2021 kemarin di Gedung Merah Putih KPK. Hartono dan Arjab dikonfirmasi antara lain terkait dengan adanya dugaan pengurusan jatah kuota rokok yang direkomendasikan khusus oleh pihak-pihak yang terkait dengan perkara ini, ujar Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri dalam keterangannya, Jumat (25/6).

Commission eradication corruptionRelated case goods taxable exciseMaintenance quota cigaretteMarket freePort bintanThursday juneBuilding red whitePlt spokesmanYet accordinglyசந்தை இலவசம்வியாழன் ஜூன்

vimarsana © 2020. All Rights Reserved.