Tribunnews.com
Dukung Polri, Komisi II DPR: Kepala Daerah Bisa Dipenjara Jika Tak Dukung PPKM Darurat
Kabareskrim Polri Komjen Agus Andrianto mengatakan, kepala daerah yang tak mendukung PPKM Darurat di Pulau Jawa dan Bali, terancam pidana paling lama
Minggu, 4 Juli 2021 13:20 WIB
TRIBUNNEWS/HERUDIN
Petugas melakukan penyekatan di sekitar bundaran Senayan Jakarta pada hari pertama pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) darurat, Sabtu (3/7/2021). Sejumlah jalan di Jakarta diberlakukan penyekatan dan pembatasan kegiatan masyarakat selama masa PPKM darurat sejak 3 Juli hingga 20 Juli 2021 untuk mencegah penyebaran Covid-19. TRIBUNNEWS/HERUDIN
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Chaerul Umam
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Wakil Ketua Komisi II DPR RI Luqman Hakim, mendukung penindakan hukum oleh Polri terhadap kepala daerah yang tidak mendukung Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat.
Kemendagri Diminta Pantau Walkot Depok Soal Hajatan Lurah
republika.co.id - get the latest breaking news, showbiz & celebrity photos, sport news & rumours, viral videos and top stories from republika.co.id Daily Mail and Mail on Sunday newspapers.
Aparat Langgar PPKM Darurat Mesti Diberi Sanksi
koran-jakarta.com - get the latest breaking news, showbiz & celebrity photos, sport news & rumours, viral videos and top stories from koran-jakarta.com Daily Mail and Mail on Sunday newspapers.
Kamis 01 Jul 2021 07:55 WIB
Rep: Nawir Arsyad Akbar/ Red: Esthi Maharani
Seorang tenaga kesehatan menggunakan alat pelindung diri lengkap saat jam pertukaran shift di rumah sakit rujukan COVID-19 Foto: Antara/Fauzan
Tidak dianggarkannya insentif nakes menunjukkan kepala daerah tak memiliki kepedulian REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA Wakil Ketua Komisi II DPR Luqman Hakim menyayangkan adanya laporan yang menyebut sejumlah pemerintah daerah tak menganggarkan insentif bagi tenaga kesehatan (nakes) yang menangani pasien Covid-19. Padahal, para nakes diketahui merupakan garda terdepan penanganan pandemi. Tidak dianggarkannya insentif untuk tenaga kesehatan di sejumlah daerah, menujukkan kepala daerah setempat tidak memiliki kepedulian atas situasi pandemi Covid-19. Sungguh menyedihkan, ujar Luqman lewat keterangan tertulisnya, Rabu (30/6).