Latest Breaking News On - Jakarta deputy feature office - Page 1 : comparemela.com

KSP Ungkap Alasan Pidato Jokowi di MPR tak Singgung Korupsi

KSP menjelaskan alasan pidato Jokowi di Sidang MPR tak singgung soal HAM dan korupsi.

Jakarta rayaJaleswari pramodhawardaniStrategy national prevention corruptionService licensing attempted integrated basis electronic orJakarta deputy feature officePlan action national right human yearPlan development term middle national yearReason speechTangent corruptionPresident georgeTrial annualState augustIssue gammonIndonesia forwardFor field gammonRegulation president

Positif Covid-19, Deputi V KSP Jaleswari pramodawardhani Dirawat di RSPAD

Positif Covid-19, Deputi V KSP Jaleswari pramodawardhani Dirawat di RSPAD
bisnis.com - get the latest breaking news, showbiz & celebrity photos, sport news & rumours, viral videos and top stories from bisnis.com Daily Mail and Mail on Sunday newspapers.

Jakarta rayaJaleswari treated on army hospitalArmy hospitalJakarta deputy feature officeCenter groundEnforcement restriction activities societyDeputy featureDomesticated ill center ground forcesOffice the staff presidentComplex palace presidentialEnforcement restriction activities society julyOption under thisVirus theஜகார்த்தா ராயஇராணுவம் மருத்துவமனைவைரஸ் தி

KSP: UU Otsus Papua Akselerasi Kemajuan Kesejahteraan

KSP: UU Otsus Papua Akselerasi Kemajuan Kesejahteraan
inilahkoran.com - get the latest breaking news, showbiz & celebrity photos, sport news & rumours, viral videos and top stories from inilahkoran.com Daily Mail and Mail on Sunday newspapers.

Jakarta rayaJaleswari pramodhawardaniAcceleration development welfare on province papuaJakarta deputy feature officeCouncil representation areaCouncil representation folkCollege countryAcceleration progress welfareLegislation number yearAutonomy specialProvince papuaLanding presidentFunds allocation general nationalFor exampleOrang asli papuaBody examiner finance

KSP Sebut Disahkannya RUU Otsus untuk Kemajuan Papua

KSP Sebut Disahkannya RUU Otsus untuk Kemajuan Papua Diperbarui 18 Jul 2021, 09:40 WIB 12 Deputi V Kantor Staf Kepresidenan (KSP) Jaleswari Pramodhawardhani (M Radityo/Liputan6.com) Liputan6.com, Jakarta Deputi V Kantor Staf Presiden (KSP) Jaleswari Pramodhawardani menyambut baik disahkannya Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otsus bagi Provinsi Papua. DPR RI diketahui mengesahkan RUU Otsus Papua tersebut pada Kamis 15 Juli 2021. Baca Juga Menurut dia, pengesahaan RUU tersebut sejalan dengan arahan Presiden Joko Widodo alias Jokowi yang menginginkan percepatan kesejahteraan di Provinsi Papua. Sejalan dengan arahan Presiden yang menginginkan adanya lompatan kemajuan kesejahteraan di Provinsi Papua, Perubahan UU Otsus menjabarkan berbagai pendekatan yang dapat mendorong upaya pencapaian kesejahteraan tersebut, kata Jaleswari dalam keterangannya, Minggu (18/7/2021).

Jakarta rayaJaleswari pramodhawardaniJakarta deputy feature officeCouncil representation areaCouncil representation folkCollege countryProgress papuaChange secondLegislation number yearProvince papuaThursday julyRead also according to herLanding president georgeLanding presidentFunds allocation general nationalFor example

KSP: Penanganan Pandemi Merujuk pada Darurat Kesehatan Covid-19

KSP: Penanganan Pandemi Merujuk pada Darurat Kesehatan Covid-19 Presiden menugaskan KPC PEN untuk melakukan penguatan dan mengambil langkah cepat dan tepat untuk mengatasi penyebaran covid-19 saat ini Sabtu, 17 Juli 2021 06:30 WIB Laporan Wartawan Tribunnews.com, Fransiskus Adhiyuda TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Deputi V Kantor Staf Presiden (KSP) Jaleswari Pramodhawardani menegaskan bahwa upaya penanganan pandemi Covid-19 melalui kebijakan Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Mikro maupun Darurat merupakan tindak lanjut dari pelbagai upaya penanganan Bencana Nonalam Covid-19 sebagai bencana nasional. Hal itu telah ditetapkan berdasarkan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran Corona Virus Desease 2019 sebagai Bencana Nasional. “Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 ini merujuk pada Keppres No 11 Tahun 2020 tentang Penetapan kedaruratan kesehatan Corona Virus Desease 2019, kata Jaleswari Pramodawardhani dalam

Jakarta rayaFrancis tribunnewsJaleswari pramodhawardaniImposition restriction activities societyNatural deployment virusaa disaster nationalPandemic reference on emergency healthJakarta deputy feature officePandemic referenceEmergency healthReport journalist tribunnewsDisaster non naturalDecision presidentNumber yearDisaster non natural deployment virusDisaster nationalDecision president number year