comparemela.com

Latest Breaking News On - Institutions administration - Page 14 : comparemela.com

Pegawai KPK Sebut Firli Bahuri Cs Tak Mampu Jawab Keberatan soal TWK

Share VIVA – Sebanyak 75 pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang dinonaktifkan akibat tak lolos Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) telah menerima surat balasan dari Pimpinan atas surat keberatan mereka pada Rabu, 30 Juni 2021. Surat balasan diberikan oleh Wakil Ketua KPK Alexander Marwata. Mewakili 75 pegawai, Kepala Satuan Tugas Pembelajaran Antikorupsi nonaktif KPK Hotman Tambunan menjelaskan, surat keberatan tersebut terkait keputusan tindak lanjut hasil TWK dalam rangka alih status pegawai KPK menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN). Dalam surat keberatan yang kami sampaikan, kami mempertanyakan sikap Ketua KPK Komjen Pol Firli Bahuri yang menarik-narik lembaga lain untuk memberhentikan pegawai, kata Hotman Tambunan kepada awak media, Kamis, 1 Juli 2021.

Pemerintahan Profesional Harus Bebas KKN - Koran-Jakarta com

A  A  A   Pengaturan Font Sistem pemerintahan berkelas dunia ditandai profesionalisme, berintegritas tinggi, mampu beradaptasi dengan cepat, serta dinamis terhadap perubahan lingkungan. JAKARTA - Wakil Presiden Ma ruf Amin mengatakan reformasi birokrasi (RB) di seluruh instansi pusat dan daerah untuk mewujudkan pemerintah profesional serta bebas dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN). Reformasi birokrasi pada dasarnya bertujuan menciptakan pemerintah yang profesional dengan karakteristik adaptif, berintegritas, berkinerja tinggi, bersih, dan bebas dari KKN, tutur Wapres Ma ruf seperti dikutip Antara dalam pidato kunci pada Rapat Koordinasi Nasional Kepegawaian Tahun 2021 secara daring dari Jakarta, Kamis (1/7). Dengan keberhasilan reformasi birokrasi tersebut, lanjut Wapres, sistem pemerintahan pusat dan daerah mampu memberikan pelayanan publik secara netral, berdedikasi dan sesuai dengan kode etik aparatur negara.

© 2024 Vimarsana

vimarsana © 2020. All Rights Reserved.