Inpres Moratorium Sawit Hampir Usai, Bagaimana Kelanjutannya?
Masa waktu Inpres Moratorium Sawit tinggal beberapa bulan lagi sebelum berakhir September ini setelah tiga tahun berjalan. Koalisi organisasi masyarakat sipil menyerukan perjanjangan kebijakan ini dengan penguatan antara lain, evaluasi, dan peningkatan produktivitas sawit.
Koalisi Moratorium Sawit menyatakan, perpanjangan kebijakan ini penting karena akan berdampak positif pada dukungan pasar global, memicu produktivitas lahan, penyelesaian tumpang tindih lahan hingga berkontribusi pada pencapaian komitmen iklim.
Sri Palupi, peneliti dari The Institute for Ecosoc Rights mengatakan, inpres ini penting dan mendesak bukan hanya diperpanjang tetapi juga penguatan. Perlu penguatan produk hukum disertai dengan target spesifik, antara lain, peningkatan produktivitas maupun evaluasi izin dengan ukuran target jelas.
Organisasi Masyarakat Sipil Desak Perpanjangan Inpres Moratorium Sawit
Kalangan organisasi masyarakat sipil mendesak, Instruksi Presiden Nomor 8/2018 tentang Penundaan dan Evaluasi Perizinan Perkebunan Sawit serta Peningkatan Produktivitas Sawit yang mendorong perbaikan tata kelola sawit di Indonesia diperpanjang.
Kebijakan Inpres Moratorium Sawit walau belum optimal tetapi sudah memperlihatkan hasil di beberapa daerah, seperti evaluasi izin di Papua Barat, Sanggau (Kalimantan Barat), Kutai Kartanegara (Kalimantan Timur) maupun Riau dan lain-lain.
Koalisi Moratorium Sawit mengeluarkan kertas kebijakan terkait urgensi perpanjangan inpres ini. Mereka menyebut perpanjangan moratorium sawit perlu untuk penyerapan permintaan pasar internasional minyak sawit mentah (crude palm oil/CPO) berkelanjutan dari Indonesia.
Inda Fatinaware, Direktur Eksekutif Sawit Watch, mengatakan, Inpres Moratorium ini menjadi jawaban tuntutan pasar internasional terhadap sawit berkelanjutan. Kebijak