Revisi Perda Covid-19 Masih Dibahas DPRD, Wagub DKI Harap Segera Disahkan kompas.com - get the latest breaking news, showbiz & celebrity photos, sport news & rumours, viral videos and top stories from kompas.com Daily Mail and Mail on Sunday newspapers.
9 Orang Kena Tipu Modus Rekrutmen PJLP Satpol PP DKI Jakarta, Begini Kronologinya Komentar:
Kompas.com - 27/07/2021, 09:41 WIB Bagikan:
Dia mengatakan, terduga pelaku berinisial YF mengelabui sembilan orang dengan modus rekrutmen PJLP Satpol PP DKI. Yang direkrut (kena tipu) ini ada sembilan orang, kata Arifin dalam keterangan video diunggah akun instagram Satpol PP DKI Jakarta @satpolpp.dki, Selasa (27/7/2021).
Arifin mengatakan, informasi pertama kali diperoleh oleh seorang korban yang menerima surat pengangkatan sebagai PJLP dari terduga pelaku.
Korban kemudian mencoba mencari informasi dengan membaca barcode lewat ponsel pintar.
Dapatkan informasi, inspirasi dan
scan kosong, tidak ada data apapun. Di situ mulai ada kecurigaan, ucap Arifin.
Tito Minta Satpol PP Gunakan Cara Persuasif, Upaya Koersif Langkah Terakhir kompas.com - get the latest breaking news, showbiz & celebrity photos, sport news & rumours, viral videos and top stories from kompas.com Daily Mail and Mail on Sunday newspapers.
Menyorot Tambahan Sanksi Pidana dan Kewenangan Satpol PP dalam Draf Revisi Perda Covid-19 DKI Komentar:
Kompas.com - 26/07/2021, 10:05 WIB Bagikan: Dalam draf revisi itu, terdapat pasal tambahan mengenai sanksi pidana, yaitu Pasal 32A dan Pasal 32B. Selain itu, ada kewenangan yang diberikan kepada Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) yang ada di dalam Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP).
Dapatkan informasi, inspirasi dan Urgensinya sudah tidak tepat, Charlie dalam konferensi pers virtual, Minggu (25/7/2021). Alih-alih memidanakan masyarakat, pemerintah seharusnya lebih transparan terkait data Covid-19. Ini bisa dilawan dengan logika dengan penjelasan baik dan data yang sangat terbuka, imbuhnya. Sementara itu, anggota Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) Ahmad Fauzi menilai, isi draf revisi itu hanya menunjukkan kegagalan pemerintah dalam dalam penegakan protokol kesehatan (prokes).