KPK Temukan Kendala Penanganan Bansos Covid-19 DKI Jakarta Tahun 2020 dan 2021
Satu di antaranya terkait perbedaaan data antara Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan Kementerian Sosial.
Kamis, 1 Juli 2021 11:22 WIB
Ilustrasi
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Ilham Rian Pratama
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menemukan sejumlah kendala terkait program bantuan sosial (bansos) penanganan Covid-19 DKI Jakarta tahun 2020 dan 2021.
Satu di antaranya terkait perbedaaan data antara Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan Kementerian Sosial.
“Monitoring evaluasi program bansos dalam rangka penanganan Covid 19 ini sebenarnya juga sudah dilakukan sejak tahun lalu dan kita temukan banyak kendala seperti cleansing data karena perbedaan data dengan Kementerian Sosial.
Pemprov DKI Beberkan Penyaluran Bansos Covid-19 ke KPK Komentar:
Kompas.com - 01/07/2021, 08:16 WIB Bagikan:
JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bersama Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menggelar rapat koordinasi dan supervisi program bantuan sosial (bansos) DKI tahun 2020 dan 2021.
Ketua Satuan Tugas Koordinasi dan Supervisi Wilayah II KPK Dwi Aprillia Linda Astuti mengatakaan, rapat yang digelar secara daring pada pada Selasa (29/6/2021) itu dilakukan dalam rangka penanganan pandemi Covid-19.
“Monitoring evaluasi program bansos dalam rangka penanganan Covid-19 ini sebenarnya juga sudah dilakukan sejak tahun lalu dan kita temukan banyak kendala seperti
cleansing data karena perbedaan data dengan Kementerian Sosial,” ucap Linda dalam keterangan tertulis yang diterima
KPK Masih Temukan Kendala dalam Penyaluran Bansos Covid-19
1 Juli 2021, 09:37:41 WIB Pekerja mengemas paket bantuan sosial (bansos) Presiden RI di Gudang Food Station Cipinang, Jakarta, Rabu (22/4/2020). Pemerintah menyalurkan paket bansos masing-masing sebesar Rp600 ribu per bulan selama tiga bulan sebagai upaya untuk mencegah warga tidak mudik dan meningkatkan daya beli selama pandemi COVID-19 kepada warga yang membutuhkan di wilayah Jabodetabek.
(SALMAN TOYIBI/JAWA POS)
JawaPos.com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) masih menemukan kendala dalam program bansos penanganan Covid-19. Temuan itu mengenai kendala perbedaan data dengan Kementerian Sosial.
Hal ini disampaikan dalam rapat koordinasi dan supervisi program bantuan sosial (bansos) DKI tahun 2020 dan 2021 dengan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta dalam rangka penanganan Covid-19 pada Selasa (29/6).