Forum Pimred PRMN Desak Pemerintah Penuhi Hak-hak Rakyat Selama PPKM Darurat dan Serukan Saling Peduli
Iman Fakhrudin - 17 Juli 2021, 11:50 WIB Respon Perpanjangan PPKM Darurat, Forum Pimred PRMN Ajak Masyarakat Saling Bantu. /Literasinews/Dok Forum Pimred PRMN
BERITA DIY - Forum Pimpinan Redaksi Pikiran Rakyat Media Network atau Forum Pimred PRMN menyatakan sikapnya atas kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat atau PPKM Darurat 2021.
Forum Pimred PRMN mendesak agar pemerintah melaksanakan kewajibannya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Kekarantinaan Kesehatan untuk mencukupi hak-hak masyarakat selama PPKM Darurat 2021.
Selain itu Forum Pimred PRMN juga menyerukan agar semua masyarakat bekerjasama menangani pandemi covid-19 dan saling tolong-menolong terhadap warga yang terdampak pagebluk corona 2021 ini.
Forum Pimred PRMN Respon Perpanjangan PPKM Darurat, Desak Pemerintah Evaluasi Manajemen Penyaluran Bansos
Dadang Hermawan Sikapi perpanjangan PPKM Darurat, Forum Pimred PRMN desak pemerintah evaluasi menajemen penyaluran bansos. /
Selain itu, Forum Pimred PRMN juga mendesak pemerintah agar menjamin kebutuhan masyarakat yang pendapatannya terganggu karena adanya perpanjangan PPKM Darurat tersebut.
Pemerintah melalui Menko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Muhadjir Effendy, Jumat 16 Juli 2021, mengumumkan bahwa pemerintah memperpanjang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat Jawa – Bali hingga akhir Juli.
PPKM Darurat di Jawa – Bali, yang telah diperluas ke beberapa daerah di luar Jawa – Bali, memiliki tujuan utama menurunkan angka positif (positivity rate) Covid-19. Untuk menurunkan kasus Covid-19, mobilitas dan kegiatan masyarakat harus dibatasi. PPKM Darurat inilah wujudnya.
Tim PRMN 12
Forum Pimred PRMN /Dok. Pikiran Rakyat
PIKIRAN RAKYAT – Pemerintah melalui Menko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Muhadjir Effendy, Jumat 16 Juli 2021, mengumumkan memperpanjang PPKM (Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat) Darurat Jawa-Bali hingga akhir Juli 2021.
PPKM Darurat Jawa-Bali, yang telah diperluas ke beberapa daerah di luarnya memiliki tujuan utama menurunkan angka positif (
positivity rate) Covid-19. Untuk itu, mobilitas dan kegiatan masyarakat harus dibatasi.
Atas kebijakan pemerintah yang telah berjalan sejak 3 Juli itu, Forum Pimpinan Redaksi (Pimred) Pikiran Rakyat Media Network (PRMN) menilai efektivitas PPKM Darurat masih jauh dari harapan. Indikasi tidak efektifnya PPKM Darurat terlihat dari angka positif Covid-19 yang masih terus bertambah signifikan.
Forum Pimred PRMN Mendesak Pemerintah Penuhi Hak-hak Rakyat Selama PPKM Darurat
Dian Purnamasari Forum Pimred PRMN /Dok. Pikiran Rakyat/ Ponorogo Terkini – Forum Pimred PRMN atau Forum Pimpinan Redaksi Pikiran Rakyat Media Network menyatakan sikap atas kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat atau PPKM Darurat 2021.
Forum Pimred PRMN mendesak pemerintah agar melaksanakan kewajibannya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Kekarantinaan Kesehatan untuk mencukupi hak-hak masyarakat selama PPKM Darurat 2021.
PEMERINTAH melalui Menko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Muhadjir Effendy, Jumat 16 Juli 2021, mengumumkan bahwa pemerintah memperpanjang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat Jawa – Bali hingga akhir Juli.
PPKM Darurat di Jawa – Bali, yang telah diperluas ke beberapa daerah di luar Jawa – Bali, memiliki tujuan utama menurunkan angka positif (positivity rate) Covid-19. Untuk menurunkan kasus Co
Forum Pimpred PRMN UU Karantina Bisa Jadi Solusi Hadapi Gelombang 2 Covid Varian Delta.
Martinus Prabowo - 17 Juli 2021, 11:51 WIB PPKM Darurat tak Efektif, Forum Pimpred PRMN Desak Pemerintah Jalankan Amanah UU Kekarantinaan Kesehatan /PR BEKASI
Demak Bicara - Pemerintah memperpanjang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat Jawa – Bali hingga akhir Juli. Perpanjangan ini diumumkan Menko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Muhadjir Effendy, Jumat 16 Juli 2021 kemarin.
PPKM Darurat di Jawa – Bali, yang telah diperluas ke beberapa daerah di luar Jawa – Bali, memiliki tujuan utama menurunkan angka positif (positivity rate) Covid. Untuk menurunkan kasus Covid, mobilitas dan kegiatan masyarakat harus dibatasi. PPKM Darurat inilah wujudnya.