comparemela.com

Latest Breaking News On - Director supervision field social - Page 1 : comparemela.com

Akar Masalah Utang Pemerintah pada Rumah Sakit

Rabu, 7 Juli 2021 08:19 Reporter : Muhamad Agil Aliansyah Pasien Covid-19 dirawat di tenda darurat RSUD Bekasi. ©2021 Merdeka.com/Arie Basuki Merdeka.com - PP Muhammadiyah meminta pemerintah konsisten membuat kebijakan dalam menangani pandemi Covid-19. Salah satunya terkait klaim pembayaran perawatan pasien Covid-19 kepada rumah sakit milik Muhammadiyah yang belum dilunasi pemerintah. Tunggakan biaya pembayaran itu sebagian besar terjadi pada periode pertama Covid-19 tahun 2020 lalu. Pemerintah diminta segera menuntaskan hak-hak rumah sakit agar operasional rumah sakit tetap berjalan optimal. Ketua Muhammadiyah Covid-19 Command Center (MCCC), Agus Syamsuddin menyebut hanya pembayaran untuk perawatan pasien Covid-19 yang tersendat di Rumah Sakit Muhammadiyah. Sementara pembayaran jaminan kesehatan BPJS cukup lancar. Namun dia masih enggan mengungkap jumlah utang pemerintah kepada rumah sakit milik Muhammadiyah.

BPKP: Tunggakan Kemenkes ke RS Rp 3,897 Triliun

Senin 28 Jun 2021 10:25 WIB Rep: Uji Sukma Medianti/ Red: Erik Purnama Putra Tenda darurat di RSUD Chasbullah Abdulmajid, Kota Bekasi, Jawa Barat, Jumat (25/6). Kemenkes masih belum melunasi tunggakan klaim penanganan Covid-19 ke RSUD Kota Bekasi. Foto: Prayogi/Republika REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) telah menyelesaikan seluruh permintaan peninjauan kembali ( review) oleh Kementerian Kesehatan (Kemenkes) terhadap klaim rumah sakit (RS) atas tagihan penggantian biaya perawatan pasien Covid-19 selama 2020. Direktur Pengawasan Bidang Sosial dan Penanganan Bencana BPKP Michael Rolandi C Brata mengatakan, review atas tunggakan klaim RS tersebut telah tuntas dilaksanakan dalam empat tahap. Berturut-turut, peninjauan terhadap laporan tertanggal 12 April, 21 Mei, 28 Mei, dan 22 Juni 2021.

© 2024 Vimarsana

vimarsana © 2020. All Rights Reserved.