Politisi PKS Ini Sebut Pemerintah Bimbang Tentukan Kebijakan di Tengah Pandemi Covid-19
Politisi PKS Ini Sebut Pemerintah Bimbang Tentukan Kebijakan di Tengah Pandemi Covid-19
Rabu, 21 Juli 2021 11:19 Editor:
Tangkapan layar
Anggota DPR RI Dapil DIY, Sukamta, saat menyampaikan paparannya dalam seminar Bakti Kominfo, yang digelar secara virtual, Kamis (6/5/2021).
TRIBUNJOGJA.COM, JAKARTA - Presiden Jokowi resmi memperpanjang pelaksanaan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) Darurat hingga 25 Juli mendatang.
Jika nantinya angka penularan Covid-19 terus mengalami penurunan, pemerintah akan melakukan pelonggaran secara bertahap terhadap kegiatan masyarakat.
Namun keputusan memperpanjang PPKM darurat hingga 25 Juli ini mendapatkan kritik dari kalangan wakil rakyat.
Wakil Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Sukamta menilai, pemerintah dalam kondisi bimbang untuk menentukan kebijakan yang akan diambil di tengah pandemi yang masih terus terjadi ini.
Anggap Pemerintah Bimbang, Fraksi PKS: Semestinya Punya Prinsip Dahulukan Nyawa, daripada Ekonomi Komentar:
Kompas.com - 21/07/2021, 10:54 WIB Bagikan:
JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Sukamta menilai, pemerintah tengah bimbang dalam mengambil kebijakan di tengah situasi pandemi seperti saat ini.
Hal itu menurutnya terlihat dari pernyataan Presiden Joko Widodo yang mengatakan bahwa pemerintah akan membuka secara bertahap pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) Darurat mulai 26 Juli 2021 jika kasus Covid-19 menurun. Semestinya pemerintah punya prinsip urusan nyawa didahulukan, kesampingkan dulu kepentingan ekonomi. Saat ini sudah lebih dari 76.000 anak bangsa yang meninggal karena Covid, setiap hari dilaporkan lebih dari 1.000 kematian. Sementara juga terdapat laporan ratusan yang meninggal saat isolasi mandiri, kata Sukamta dalam keterangannya, Rabu (21/7/2021).