Tribunnews.com
Kantor Staf Kepresidenan (KSP) menyayangkan rencana aksi demonstrasi yang menolak Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM).
Sabtu, 24 Juli 2021 09:40 WIB
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kantor Staf Kepresidenan (KSP) menyayangkan rencana aksi demonstrasi yang menolak Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM).
Hal itu terkait dengan beredarnya pesan berantai dan berbagai unggahan di media sosial yang mengajak masyarakat untuk turun ke jalan.
Aksi turun ke jalan menolak PPKM juga telah dilakukan di beberapa daerah baru-baru ini.
Deputi IV Kepala Staf Kepresidenan Bidang Informasi dan Komunikasi Politik Juri Ardiantoro menyatakan Presiden Joko Widodo sebelumnya telah berkali-kali menyatakan terbuka dan menghargai berbagai kritik dari berbagai pihak.
KSP sayangkan rencana aksi demonstrasi pada saat pandemi Sabtu, 24 Juli 2021 09:58 WIB
Deputi IV Kepala Staf Kepresidenan Bidang Informasi dan Komunikasi Politik Juri Adiantoro. ANTARA/HO-Kantor Staf Presiden/aa. Jakarta (ANTARA) - Kantor Staf Kepresidenan (KSP) menyayangkan adanya rencana aksi demonstrasi menolak kebijakan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) saat pandemi karena dapat menyebabkan kerumunan massa yang memicu risiko penularan COVID-19.
Deputi IV Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Bidang Informasi dan Komunikasi Politik Juri Ardiantoro dalam siaran pers di Jakarta, Sabtu, mengatakan saat ini yang dibutuhkan adalah empati terhadap semua pejuang pandemi COVID-19, yakni para tenaga kesehatan dan pasien yang sedang berusaha sembuh dari infeksi virus corona.
Ramai Ajakan Demonstrasi Tolak PPKM, Staf Presiden: Yang Dibutuhkan Saat Ini Empati
Pesan berantai dan berbagai unggahan di media sosial yang mengajak masyarakat turun ke jalan, beredar luas di publik.
Sabtu, 24 Juli 2021 12:05 Editor:
Wartakotalive.com/Herudin
Deputi IV Kepala Staf Kepresidenan Bidang Informasi dan Komunikasi Politik Juri Ardiantoro menyatakan, Presiden Joko Widodo sebelumnya telah berkali-kali menyatakan terbuka dan menghargai berbagai kritik dari berbagai pihak.
WARTAKOTALIVE, JAKARTA - Kantor Staf Kepresidenan (KSP) menyayangkan rencana aksi demonstrasi menolak pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM).
Pesan berantai dan berbagai unggahan di media sosial yang mengajak masyarakat turun ke jalan, beredar luas di publik.
Aksi turun ke jalan menolak PPKM juga telah dilakukan di beberapa daerah baru-baru ini.
Selain itu, penyekatan ada juga di depan Pertamina dan Harmoni. Karosekali mengatakan, setiap orang yang akan melaksanakan aksi di sekitar lokasi tersebut segera diimbau untuk membubarkan diri. Karosekali mengatakan, penyekatan di wilayah perbatasan menuju Jakarta juga dilakukan di Bassura, Fatmawati, hingga Kalideres. Tentunya ini akan kita lebih intensifkan lagi, kita akan memeriksa apakah orang ini betul bekerja di sektor kritikal dan esensial, apabila tidak akan kami tanyakan keperluannya apa, terangnya. Sebelumnya, Kantor Staf Presiden RI sudah angkat bicara mengenai rencana demo ini. “Sebagaimana disampaikan Presiden, Pemerintah memahami bahwa kehidupan masyarakat saat ini sedang mengalami tekanan yang tidak ringan, tetapi kebijakan pembatasan-pembatasan kegiatan masyarakat harus diambil untuk menurunkan angka penularan Covid-19 yang sedang tinggi dan mencegah lumpuhnya rumah sakit akibat kewalahan menerima pasien,” ujar Deputi IV Kepala Staf Kepresidenan Bidang
Selain itu, penyekatan ada juga di depan Pertamina dan Harmoni. Karosekali mengatakan, setiap orang yang akan melaksanakan aksi di sekitar lokasi tersebut segera diimbau untuk membubarkan diri. Karosekali mengatakan, penyekatan di wilayah perbatasan menuju Jakarta juga dilakukan di Bassura, Fatmawati, hingga Kalideres. Tentunya ini akan kita lebih intensifkan lagi, kita akan memeriksa apakah orang ini betul bekerja di sektor kritikal dan esensial, apabila tidak akan kami tanyakan keperluannya apa, terangnya. Sebelumnya, Kantor Staf Presiden RI sudah angkat bicara mengenai rencana demo ini. “Sebagaimana disampaikan Presiden, Pemerintah memahami bahwa kehidupan masyarakat saat ini sedang mengalami tekanan yang tidak ringan, tetapi kebijakan pembatasan-pembatasan kegiatan masyarakat harus diambil untuk menurunkan angka penularan Covid-19 yang sedang tinggi dan mencegah lumpuhnya rumah sakit akibat kewalahan menerima pasien,” ujar Deputi IV Kepala Staf Kepresidenan Bidang