Panglima TNI Cek Sistem Penanganan Pasien Covid-19 di Asrama Haji Sleman
Panglima TNI memeriksa langsung sistem penanganan pasien covid-19 di tempat isolasi terpusat Asrama Haji Sleman
Senin, 26 Juli 2021 07:31 WIB
puspen TNI
Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto memeriksa langsung sistem penanganan pasien covid-19 di tempat isolasi terpusat (isoter) Asrama Haji Sleman Daerah Istimewa Yogyakarta pada Minggu (25/7/2021)
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Gita Irawan
Dalam kesempatan tersebut Hadi mengapresiasi seluruh tenaga kesehatan (nakes) yang bertugas termasuk Babinsa dan Bhabinkamtibmas yang sudah bahu membahu menyiapkan tempat isoter di Asrama Haji Sleman.
“Sistem penanganan masyarakat yang terpapar Covid-19, khususnya di wilayah Sleman ini sudah bagus, untuk Nakes Babinsa dan Bhabinkamtibmas serta semua yang tergabung dalam Satgas Penangan Covid-19 wilayah Sleman, tolong hal ini terus disosialisasikan kepada masyarakat,” kata Hadi dalam keterangan resmi Puspen TN
Tribunnews.com
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan meminta masyarakat tetap waspada, meskipun angka penyebaran Covid-19 mulai melandai.
Senin, 26 Juli 2021 07:27 WIB
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan meminta masyarakat tetap waspada, meskipun angka penyebaran Covid-19 mulai melandai.
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan meminta masyarakat tetap waspada, meskipun angka penyebaran Covid-19 mulai melandai.
Anies mengingatkan warganya untuk tetap disiplin dan taat dalam menjalankan protokol kesehatan. Saya mohon kepada teman-teman jangan menyimpulkan sudah lewat puncak dan lain-lainnya, ucapnya, Minggu (25/7/2021).
Sebagai informasi, persentase kasus positif atau positivity rate Covid-19 di ibu kota terus menurun seiring pemberlakukan PPKM Darurat.
Pada awal Juli lalu, positivity rate Covid-19 di DKI Jakarta mencapai 43 persen dan angka itu berangsur turun setiap harinya.
Tribunnews.com
Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) saat ini tengah mempersiapkan peluncuran program Bantuan Subsidi Upah (BSU).
Senin, 26 Juli 2021 06:59 WIB
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) saat ini tengah mempersiapkan peluncuran program Bantuan Subsidi Upah (BSU).
Sebab, program ini diharapkan dapat membantu para pekerja dan pengusaha agar dapat bertahan di tengah situasi pandemi yang belum bisa dikendalikan.
Namun demikian, Saleh menilai program BSU ini perlu disempurnakan.
Menurutnya, ada banyak catatan terkait pelaksanaan BSU di tahun lalu. Sudah semestinya, kekurangan-kekurangan yang ada tidak terjadi lagi di tahun ini.
Adapun catatan itu antara lain; Pertama, data penerima BSU yang diberikan oleh BPJS Ketenagakerjaan tidak semuanya akurat. Menurut keterangan Menaker kala itu, ada banyak duplikasi data, rekening tidak valid, rekening sudah tutup, dan ada juga rekening yang tidak sesuai dengan NIK.