Diserbu Pasukan Gabungan TNI-Polri, Tiga Terduga Teroris MIT Poso Tewas
Dipublikasikan pada 18 Juli 2021.
Foto: kaidah.id JAKARTA - Tiga anggota Mujahidin Indonesia Timur (MIT) Poso, Sulawesi Tengah yang masuk daftar pencarian orang (DPO) tewas usai baku tembak dengan Satgas Madago Raya. Kini DPO MIT tinggal 6 orang dari 9 yang tengah diburu.
Waka Satgas Humas operasi Madago Raya, AKBP Bronto Budiono mengatakan seorang anggota MIT yang menjadi DPO Satgas Madago Raya tewas saat kontak tembak, Sabtu (17/07) kemarin. Anggota MIT tersebut teridentifikasi bernama Abu Alim alias Amb asal Bima, Nusa Tenggara Barat (NTB). Kontak tembak terjadi di wilayah Pegunungan Desa Tolai Induk, Kecamatan Torue, Kabupaten Parigi Moutong, Sulawesi Tengah, katanya dalam keterangannya, Minggu (18/7).
36 Bus AKAP Langgar PPKM Daruerat, Polisi: Langgar Trayek Hingga Pemalsuan PCR
Dipublikasikan pada 18 Juli 2021. JAKARTA - Polda Metro Jaya mengamankan sebanyak 36 bus antarkota antarprovinsi (AKAP) dari sejumlah perusahaan otobus (PO) yang melanggar kebijakan PPKM Darurat.
Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Yusri Yunus mengatakan 36 bus yang diamankan itu melakukan pelanggaran kebijakan PPKM Darurat seperti melanggar trayek, hingga pemalsuan PCR sebagai syarat melakukan perjalanan. Sudah beberapa pengungkapan kita lakukan masih ada aja oknum-oknum yang bermain baik memalsukan PCR, kartu vaksin, swab antigen untuk bisa berangkat tanpa melalui tes, kata Yusri Yunus di Polda Metro Jaya, Jakarta, Sabtu (17/7).
Baca Juga:
Yusri Yunus menegaskan pada masa PPKM Darurat seperti sekarang pemerintah telah mengeluarkan aturan seperti yang terdapat pada Surat Edaran Menteri Perhubungan SE 43 Tahun 2021 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Perjalanan Orang Dalam Negeri.
Batalkan Vaksin Berbayar, Keputusan Jokowi Diapresiasi KPK sebagai yang Terbaik
Dipublikasikan pada 18 Juli 2021. JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyambut baik pembatalan program vaksin berbayar atau vaksin gotong royong oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi).
KPK menyebut keputusan Jokowi untuk membatalkan program tersebut sebagai yang terbaik. Dirinya menyampaikan seluruh pejabat negara harus memiliki sense of crisis di tengah situasi pandemi Covid-19 saat ini. Keputusan presiden adalah yang terbaik. Dan KPK menyambut baik wejangan presiden untuk seluruh pejabat negara agar memiliki sense of crisis di masa pandemi Covid-19 ini, kata Firli, Sabtu (17/7).
Baca Juga:
Sebelumnya, KPK telah menyatakan tidak mendukung vaksin gotong royong melalui Kimia Farma karena efektivitasnya rendah, sementara tata kelolanya sangat berisiko korupsi.
Sentil Menteri Risma dan Buwas, Presiden Jokowi: Jangan Ragu-ragu, yang Penting Kita Nggak Nyuri
Dipublikasikan pada 18 Juli 2021. JAKARTA - Pemerintah segera mencairkan program bansos untuk masyarakat terkait PPKM darurat. Presiden Joko Widodo meminta Mensos Tri Rismaharini tidak ragu-ragu. Yang penting tidak mencuri. Berkaitan dengan bansos, saya minta jangan sampai terlambat. Baik itu PKH, BLT desa, bantuan sosial tunai BST, jangan ada yang terlambat. Yang paling penting lagi adalah bantuan beras, bantuan sembako. Minggu ini harus keluar, percepat, betul-betul percepat, kata Jokowi dalam rapat terbatas evaluasi PPKM Darurat, disiarkan YouTube Sekretariat Presiden, Sabtu (17/7).
Baca Juga:
Dia meminta Kepala Bulog Budi Waseso dan Menteri Sosial Tri Rismaharini tidak ragu mencairkan bansos. Ia menyebut prinsipnya sesuai prosedur serta didampingi Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).
Sesali Insiden Pemukulan oleh Satpol PP, Presiden: Jangan Keras dan Kasar, Gunakan Cara-cara yang Baik
Dipublikasikan pada 18 Juli 2021. JAKARTA - Cara kekerasan selama penerapan aturan PPKM darurat menjadi perhatian Presiden Joko Widodo. Kepala Negara meminta agar aparat tidak kasar terhadap warga.
Insiden Satpol PP yang memukul perempuan di Gowa, Sulawesi Selatan adalah salah satunya. Hati-hati dalam menurunkan mobility index mengenai penyekatan dan penanganan terhadap masyarakat, tegas Jokowi dalam Pengantar Rapat Terbatas Evaluasi PPKM Darurat, yang disiarkan YouTube Sekretariat Presiden, Sabtu (17/7). Terhadap pedagang, PKL, toko. Saya minta Polri dan juga Mendagri, kepala daerah, agar jangan keras dan kasar, pinta Presiden lagi.