AHY menyarankan Pemerintah melakukan pendekatan khusus untuk mengatasi konflik di Papua, salah satunya dengan melakukan pendekatan keamanan dan kesejahteraan.
Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Renanda Bachar mengatakan kader partai berlogo bintang mercy ini dilarang untuk bicara mengenai Pilpres 2024.
Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 12 Agustus 2021 tidak mengubah fakta hukum bahwa Partai Demokrat yang sah serta diakui oleh negara adalah partai yang dipimpin oleh Ketum AHY.