Tribunnews.com
Sukamta menyoroti kesejahteraan prajurit ketika ditugaskan dalam operasi khusus misalnya di Papua, daerah perbatasan masih kurang layak
Rabu, 7 Juli 2021 08:50 WIB
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Chaerul Umam
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Fraksi PKS Sukamta menyatakan, kondisi geopolitik dunia dengan dinamika pertahanan keamanan yang terus meningkat mengharuskan Kementerian Pertahanan (Kemenhan) sebagai leading sector terus berbenah.
Menurutnya, empat prioritas utama yang harus dilakukan Kementerian Pertahanan di tahun 2022.
Pertama, profesionalisme dan kesejahteraan prajurit.
Dia menyoroti kesejahteraan prajurit ketika ditugaskan dalam operasi khusus misalnya di Papua, daerah perbatasan masih kurang layak. Harapannya peningkatan kesejahteraan dan pembinaan bisa meningkatkan profesionalisme prajurit, kata Sukamta kepada wartawan, Rabu (7/7/2021).
Tribunnews.com
Prabowo dan Menhan Perancis Teken Kerjasama di Bidang Intelijen hingga Bantuan Kemanusiaan
Menhan Prabowo menandatangani perjanjian kerjasama di bidang pertahanan pada Senin (28/6/2021) dengan Menhan Perancis Florence Parly.
Rabu, 30 Juni 2021 08:21 WIB
Biro Humas Setjen Kemhan
Menteri Pertahanan RI Prabowo Subianto dan Menteri Pertahanan Perancis Florence Parly menandatangani perjanjian kerjasama di bidang pertahanan (Defence Cooperation Agreement) di kantor Kementerian Pertahanam Perancis pada Senin (28/6/2021).
Pembentukan kerjasama tersebut merupakan tindak lanjut dari hasil pertemuan kedua Menhan pada bulan Januari 2020 lalu.
Setelah melalui perundingan cukup panjang, di tengah pandemi Covid-19, kedua Menhan menyepakati teks perjanjian kerjasama Pertahanan (DCA), yang tidak saja menjadi payung kerja sama pertahanan tetapi juga memperkokoh kemitraan strategis kedua negara yang ditandatangani pada tahun 2011.
Tribunnews.com
Dari 75 pegawai tersebut, 51 di antaranya diberhentikan pada November 2021 dan 24 pegawai akan dibina kembali.
Sabtu, 26 Juni 2021 11:24 WIB
Tribunnews/Irwan Rismawan
Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Firli Bahuri memberikan keterangan terkait pelantikan pegawai KPK saat konferensi pers di Gedung KPK, Jakarta Selatan, Selasa (1/6/2021). Dalam keterangannya, Firli mengklaim sebanyak 1.271 pegawai yang lolos tes wawasan kebangsaan (TWK) alih status menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN) mengikuti proses pelantikan. Tribunnews/Irwan Rismawan
Seperti diketahui, KPK telah melantik 1.271 pegawai KPK menjadi ASN pada 1 Juni 2021.
Mereka yang dilantik merupakan pegawai KPK yang lulus Tes Wawasan Kebangsaan (TWK).
Sementara itu, sebanyak 75 pegawai dinyatakan tidak lulus atau Tidak Memenuhi Syarat (TMS).