Kementerian Hukum dan HAM melakukan pengumpulan data korporasi yang telah menerapkan konsep transparansi Beneficial Ownership (BO) dari 5 kementerian yakni Kementerian Koperasi dan UKM, Kementerian Keuangan, Kementerian Agraria dan Tata Ruang, Kementerian Pertanian dan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.