Amiruddin menerangkan juga bahwa kerja sama Badan Kepegawaian Negara (BKN) sebagai badan yang diamanahi menyelenggarakan TWK dengan sejumlah pihak tak berlandaskan hukum.
"Diduga kuat sebagai bentuk penyingkiran terhadap pegawai tertentu dengan latar belakang tertentu, khususnya mereka yang distigma atau dilabeli dengan sebutan Taliban," ujar Amiruddin.