comparemela.com

Latest Breaking News On - Aceh wrong - Page 1 : comparemela.com

Rumah Amal Universitas Syiah Kuala Serahkan Bantuan Zakat Produktif

DJPb Aceh Dorong Penyusunan Laporan Keuangan Berkualitas

DJPb Aceh Dorong Penyusunan Laporan Keuangan Berkualitas Salah satu bentuk pertanggungjawaban pemerintah dalam mengawal akuntabilitas dana APBN adalah penyusunan laporan keuangan yang berkualitas Selasa, 27 Juli 2021 10:17 Editor: BANDA ACEH - Salah satu bentuk pertanggungjawaban pemerintah dalam mengawal akuntabilitas dana APBN adalah penyusunan laporan keuangan yang berkualitas. Hal itu disampaikan Kepala Kantor Wilayah DJPb Provinsi Aceh, Syafriadi. Dikatakan, penyajian dan pengungkapan pertanggungjawaban dana PC PEN 2020 menjadi lesson learned atas akuntabilitas PC PEN tahun 2021, antara lain melalui penyempurnaan perencanaan dan tagging anggaran, antisipasi validitas pengungkapan realisasi pada laporan keuangan. Beberapa hal yang menjadi lesson learned penyusunan laporan keuangan tahun 2020 antara lain, administrasi pengelolaan hibah, pencatatan realisasi belanja PC PEN melalui akun khusus dan akun reguler, penatausahaan persediaan untuk diserahkan kepada masyarakat/Pe

DJPb Aceh Sebut Banyak Temuan Berulang di Audit BPK, Dorong Pemerintah Lakukan Hal Ini

DJPb Aceh Sebut Banyak Temuan Berulang di Audit BPK, Dorong Pemerintah Lakukan Hal Ini
tribunnews.com - get the latest breaking news, showbiz & celebrity photos, sport news & rumours, viral videos and top stories from tribunnews.com Daily Mail and Mail on Sunday newspapers.

Empat Wilayah Perairan Indonesia Ini Rawan Praktik Iillegal Fishing, Berikut Rinciannya

Tribunnews.com Empat Wilayah Perairan Indonesia Ini Rawan Praktik Iillegal Fishing, Berikut Rinciannya ada empat wilayah rawan praktik illegal fishing di wilayah perairan Ri meliputi WPPNRI 711 yang mencakup Selat Karimata, dan Laut Natuna Utara. Sabtu, 10 Juli 2021 11:17 WIB Laporan Wartawan Tribunnews.com. Reynas Abdila TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menjalin sinergitas lintas sektor dalam upaya membrantas praktik illegal fishing di wilayah pengelolaan perikanan negara Republik Indonesia (WPPNRI). Menurutnya, ada empat wilayah rawan praktik illegal fishing di wilayah perairan Ri meliputi WPPNRI 711 yang mencakup Selat Karimata, dan Laut Natuna Utara. Kemudian WPPNRI 571 (perairan Selat Malaka dan Laut Andaman), WPPNRI 716 (perairan Laut Sulawesi dan sebelah utara Pulau Halmahera), serta WPPNRI 718 (perairan Laut Aru, Laut Arafuru, dan Laut Timor bagian Timur).

© 2025 Vimarsana

vimarsana © 2020. All Rights Reserved.