Bambang Arifianto
Salah satu sentra vaksinasi di Bogor, Jawa Barat. /Dok. BPDB Jabar
PIKIRAN RAKYAT - Klausa vaksinberbayar dalam Peraturan Menteri Kesehatan menuai protes dari berbagai kalangan termasuk dari sejumlah lembaga pegiat demokrasi, bantuan dan studi hukum.
Sejumlah lembaga pegiat demokrasi, bantuan dan studi hukum tersebut, akhirnya mengirimkan somasi kepada Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin. Somasi tersebut berkaitan dengan belum adanya pembatalan dan pencabutan klausa vaksinberbayar dalam Peraturan Menteri Kesehatan No 19 Tahun 2021.
Mereka meminta agar Menkes segara mencabut dan/atau membatalkan ketentuan Pada Pasal 1 angka 5 Peraturan Menteri Kesehatan No 19 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Vaksinasi dalam rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19), yang mengatur tentang vaksinberbayar.