KY: Status peradilan dan hukum harus diperjelas esensial atau kritikal

KY: Status peradilan dan hukum harus diperjelas esensial atau kritikal
Jumat, 2 Juli 2021 11:10 WIB
Juru Bicara KY Miko Ginting. ANTARA/HO.
Jakarta (ANTARA) - Komisi Yudisial (KY) RI meminta pemerintah memperjelas status lembaga peradilan dan hukum masuk kategori esensial atau kritikal dalam skema pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) Darurat.
"Situasi ini serba sulit karena di satu sisi para hakim harus bertugas untuk menjawab kebutuhan akan kepastian dan keadilan hukum," kata Juru Bicara KY Miko Ginting melalui keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Jumat.
Kemudian, lanjutnya, di sisi lain aspek kesehatan dan keselamatan hakim juga menjadi rentan terpapar COVID-19 sehingga status lembaga peradilan dan hukum harus diperjelas dalam pelaksanaan PPKM Darurat.

Related Keywords

Jakarta ,Jakarta Raya ,Indonesia ,Bandung ,Jawa Barat , ,Office Do ,Office Assembly ,Court Country Jakarta Center ,Court Country Bandung ,Commission Judicial ,Regulation Court ,Legislation Commission Judicial ,Regulation Court Grand ,South Jakarta ,ஜகார்த்தா ,ஜகார்த்தா ராய ,இந்தோனேசியா ,பாண்டுங் ,ஜவ பாரத் ,அலுவலகம் செய் ,அலுவலகம் சட்டசபை ,நீதிமன்றம் நாடு பாண்டுங் ,தெற்கு ஜகார்த்தா ,