Konsekuensi Putusan Dewas Terkait dengan Tes Wawasan Kebangsaan bagi Pimpinan KPK

Konsekuensi Putusan Dewas Terkait dengan Tes Wawasan Kebangsaan bagi Pimpinan KPK
Agus Surono Guru Besar Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Pancasila | Opini
MI/Seno
MENARIK untuk dicermati hasil putusan Dewan Pengawas (Dewas) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait dengan adanya dugaan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku yang dilakukan pimpinan KPK, sebagaimana diadukan beberapa pegawai KPK terkait dengan tes wawasan kebangsaan (TWK) sebagai syarat alih status pegawai menjadi aparatur sipil negara (ASN). Dalam musyawarah dan mufakat Dewas KPK disimpulkan bahwa seluruh dugaan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku yang diduga dilakukan pimpinan KPK, sebagaimana disampaikan dalam surat pengaduan kepada Dewas, tidaklah cukup bukti sehingga tidak memenuhi syarat untuk dilanjutkan ke sidang etik, sebagaimana tutur Ketua Dewas KPK Tumpak Hatorangan Panggabean dalam konferensi pers virtual, Jumat (23/7).

Related Keywords

Indonesia ,Pancasila ,Riau ,Hatorangan Panggabean ,Commission Eradication Corruption ,Bureau Resource Human ,Council Supervisor ,Bureau Tbsp ,Regulation Commission ,Consequences Verdict ,God Related ,Test Insight Nationality ,With Respect ,Body Staffing State ,Contract Self Management ,Letter Decision Year ,Utilization Apparatus State ,Reform Bureaucracy ,Regulation Government ,Diversion Employees ,Article Be Or First Aid ,Article Year ,First Aid ,Legislation Basic State ,Republic Indonesia Year ,State Unity ,Republic Indonesia ,Secretary General ,Next Bureau Resource Human ,Employees Commission Eradication Corruption ,Based On Description ,இந்தோனேசியா ,சபை மேற்பார்வையாளர் ,ஒழுங்குமுறை தரகு ,உடன் மரியாதை ,முதல் உதவி ,குடியரசு இந்தோனேசியா ஆண்டு ,நிலை ஒற்றுமை ,குடியரசு இந்தோனேசியா ,செயலாளர் ஜநரல் ,