Ketua DPD RI: Pengusaha Pusat Perbelanjaan Harus Dapat Treatment Alternatif selama PPKM Darurat

Tribunnews.com
Treatment alternatif diperlukan agar para pengusaha pusat perbelanjaan bertahan sehingga kebijakan pengurangan karyawan bisa dihindari
Senin, 5 Juli 2021 05:41 WIB
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Vincentius Jyestha 
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat di Pulau Jawa dan Bali, 3-20 Juli 2021, mengharuskan pusat perbelanjaan tutup.
Menurut LaNyalla, treatment alternatif diperlukan agar para pengusaha pusat perbelanjaan mampu bertahan di tengah pandemi sehingga kebijakan pengurangan karyawan bisa dihindari.
"Memang Pemerintah memberikan insentif pajak berupa pembebasan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas sewa toko di mal yang berlaku selama 3 bulan, yakni Juni hingga Agustus 2021.
Tetapi hal ini saya kira kurang tepat dan tidak memberikan pengaruh," ujar LaNyalla, kepada wartawan, Senin (5/7/2021).

Related Keywords

Bali ,Jawa Timur ,Indonesia ,Jakarta ,Jakarta Raya ,Vincent Tribunnews ,Recovery Economy National ,Entrepreneur Center Shopping Should Be Can ,Jakarta Enforcement Restriction Activities Society ,Report Journalist Tribunnews ,Island Java ,Chairman Praised Mattalitti ,Indeed Government ,Taxes Accretion Value ,Increased But ,பாலி ,ஜவ டைமூர் ,இந்தோனேசியா ,ஜகார்த்தா ,ஜகார்த்தா ராய ,