comparemela.com


JAKARTA - Kementerian Perhubungan (
Kemenhub) akan mencabut izin operasi dari Perusahaan Otobus (PO) yang masih melanggar Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat yang diperpanjang pemerintah pusat hingga akhir Juli 2021.
Hal tersebut disampaikan Sekretaris Ditjen Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan RI, Marta Hardi Sarwono saat memberikan pernyataan dalam konferensi pers penindakan terhadap 36 armada bus AKAP yang berusaha menghindari persyaratan dokumen perjalanan di Lapangan Presisi Markas Polda Metro Jaya, Sabtu (17/7/2021).
"Jadi untuk yang baru pertama kali melanggar akan diberikan sanksi tertulis. Kepada bus yang memiliki izin trayek tapi tidak memiliki kartu pengawasan akan diberikan sanksi tertulis sampai pembekuan perizinan. Untuk bus pariwisata yang membawa penumpang juga akan diberikan sanksi serupa," ujar Marta Hardi Sarwono.

Related Keywords

Jakarta ,Jakarta Raya ,Indonesia ,Roberts Sarwono ,Field Precision Headquarters Regional Police Mtro Fruitful ,Nexus Land Ministry ,Jakarta Ministry Nexus ,Company Autobus ,Enforcement Restriction Activities Society ,Legal Mega ,Ministry Of Transportation ,Field Precision Headquarters Regional Police ,Inter The City Province ,Bus Station ,ஜகார்த்தா ,ஜகார்த்தா ராய ,இந்தோனேசியா ,அமைச்சகம் ஆஃப் போக்குவரத்து ,பேருந்து நிலையம் ,

© 2024 Vimarsana

comparemela.com © 2020. All Rights Reserved.