Cegah PHK, Pimpinan DPR Minta Pemerintah Tak Menambah Beban Pelaku Usaha

Tribunnews.com
Cegah PHK, Pimpinan DPR Minta Pemerintah Tak Menambah Beban Pelaku Usaha
Sektor manufaktur juga perlu diberi stimulus baru dalam berbagai bentuk, baik itu berupa pinjaman berbunga rendah, penjaminan kredit hingga insentif.
Senin, 5 Juli 2021 09:48 WIB
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Fransiskus Adhiyuda
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Wakil Ketua DPR RI bidang Korkesra Abdul Muhaimin Iskandar (Gus Muhaimin) meminta pemerintah memberikan perhatian khusus kepada lapangan usaha yang paling terdampak PPKM darurat.
Langkah ini dinilai Gus Muhaimin penting dilakukan agar tidak ada gelombang baru pemutusan hubungan kerja (PHK). Seperti di sektor usaha ritel dan juga restoran.
Berdasarkan dokumen panduan PPKM Darurat yang dirilis Kementerian Koordinator Maritim dan Investasi, pusat perbelanjaan/mal dan pusat perdagangan ditutup, sementara restoran hanya bisa melayani pesan antar.

Related Keywords

Jakarta ,Jakarta Raya ,Indonesia ,Francis Tribunnews ,Abdul Iskandar ,Ministry Coordinator Maritime ,Party Resurrection Nation ,Prevent Termination ,Report Journalist Tribunnews ,According To Iskandar ,Days Emergency ,Morning This Vehicles Solid ,Almost All Access Towards Jakarta First ,Chairman General Party Resurrection Nation ,ஜகார்த்தா ,ஜகார்த்தா ராய ,இந்தோனேசியா ,நாட்கள் அவசரம் ,