BPK: Pencegahan Korupsi KPK Era Firli Bahuri tidak Efektif

BPK menyebut sejumlah permasalahan yang menghambat efektifitas tersebut. Salah satunya adalah perubahan peraturan KPK yang belum sepenuhnya mendukung tugas dan fungsi koordinasi bidang pencegahan dan pengelolaan atas benda sitaan dan barang rampasan.
BPK menjelaskan bahwa penyusunan Peraturan Komisi (Perkom) Nomor 7 Tahun 2020 belum didukung kajian, analisis dan penyelarasan yang memadai serta terdapat tugas dan fungsi yang tidak lagi diatur dalam Perkom dimaksud.
Antara lain kewenangan dan unit kerja pelaksana tugas koordinasi pencegahan KPK, tugas dan fungsi Direktorat Pelacakan Aset Pengelolaan Barang Bukti dan Eksekusi (Labuksi), pelaksana fungsi pengembangan aplikasi sistem informasi dan data Direktorat Labuksi, serta uraian pekerjaan/job description terkait pengelolaan titipan uang sitaan dan uang gratifikasi.

Related Keywords

Jakarta ,Jakarta Raya ,Indonesia , ,Commission Eradication Corruption ,Regulation Commission ,Prevention Corruption ,Time Ineffective ,Jakarta Body Examiner Finance ,Overview Results Inspection Semesters ,Number Year ,Units Work Coordination ,Supervision Prevention ,Directorate Investigation ,Letter Sign Receipt Goods Evidence ,Read Also ,Issues Current Perspective ,ஜகார்த்தா ,ஜகார்த்தா ராய ,இந்தோனேசியா ,ஒழுங்குமுறை தரகு ,ப்ரெவெந்ஶந் ஊழல் ,ரெட் மேலும் ,