10 Tahun Berlalu, Masalah Penyaluran Anggaran Pusat ke Daerah Tetap Sama

10 Tahun Berlalu, Masalah Penyaluran Anggaran Pusat ke Daerah Tetap Sama
Diperbarui 11 Jul 2021, 14:15 WIB
18
Petugas menata tumpukan uang kertas di Cash Center Bank BNI di Jakarta, Kamis (6/7). Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (USD) pada sesi I perdagangan hari ini masih tumbang di kisaran level Rp13.380/USD. (Liputan6.com/Angga Yuniar)
Liputan6.com, Jakarta - Rancangan Undang-Undang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah (RUU HKPD) siharapkan bisa jadi solusi banyaknya permasalahan penyaluran anggaran pemerintah pusat ke daerah. Dalam Laporan Bank Dunia, banyak masalah penyaluran anggaran pusat ke daerah terkait dengan administrasi, keterlambatan pembayaran, peraturan selalu berubah, dan juknis yang selalu terlambat.

Related Keywords

Indonesia ,Jakarta ,Jakarta Raya ,Mulyani Indrawati ,Committee Commission ,Members Commission ,Government Center ,Problem Distribution Budget Center To Area ,Jakarta Bill Relationship Finance Government Center ,Year Passed ,Problem Distribution Budget Center ,Area Endure ,Report Banks World ,Wednesday July ,State Indonesia ,Funds Village ,Revenue Original Area ,Efficient Previously ,Minister Of Finance ,Bill Relationship Finance ,Inside The Bill ,Transport To Area ,Conference Work ,Option Under ,இந்தோனேசியா ,ஜகார்த்தா ,ஜகார்த்தா ராய ,குழு தரகு ,அரசு மையம் ,புதன்கிழமை ஜூலை ,அமைச்சர் ஆஃப் நிதி ,மாநாடு வேலை ,