Aktivis pemuda Thailand lanjutkan protes meskipun pertemuan dilarang Minggu, 18 Juli 2021 12:31 WIB
Arsip foto - Pemimpin aksi protes Parit “Penguin” Chiwarak berdemo menuntut pengunduran diri Perdana Menteri Thailand Prayuth Chan-ocha dan menolak rencana vaksinasi penyakit virus corona (COVID-19) di depan kantor perusahaan Siam Bioscience, Bangkok, Thailand, Senin (25/1/2021). ANTARA FOTO/REUTERS/Soe Zeya Tun/rwa. Bangkok (ANTARA) - Aktivis pemuda Thailand berjanji akan menggelar protes pada Minggu untuk menuntut pengunduran diri Perdana Menteri Prayuth Chan-ocha, meskipun ada larangan nasional pada pertemuan publik yang diberlakukan oleh pemerintah di tengah melonjaknya kasus virus corona.
Demonstrasi yang dipimpin oleh pemuda tahun lalu menarik ratusan ribu orang di seluruh negeri, tetapi momentum mereka terhenti setelah pihak berwenang mulai menindak demonstrasi dan menahan para pemimpin protes, serta gelombang baru infeksi COVID-19 mulai melanda.
Kasus COVID-19 naik, Thailand larang kumpul-kumpul di seluruh wilayah Sabtu, 17 Juli 2021 10:35 WIB
Seorang wanita mendapatkan tes penyakit virus corona (COVID-19) gratis setelah mengantri semalam di sebuah kuil di Bangkok, Thailand, Sabtu (10/7/2021). ANTARA FOTO/REUTERS/Soe Zeya Tun/HP/sa.
Ada kebutuhan untuk memperluas aturan yang membatasi pergerakan orang sebanyak mungkin dan menutup lebih banyak fasilitas di luar sektor esensialBangkok (ANTARA) - Thailand melarang penduduknya melakukan kegiatan yang melibatkan banyak orang di seluruh wilayah dan tengah mempertimbangkan pembatasan yang lebih ketat.
Negara itu sudah menerapkan penguncian sebagian di Bangkok dan sembilan provinsi lain pekan ini.
Gugus tugas COVID-19 Thailand melaporkan 10.082 kasus baru dengan 141 kematian, sehingga totalnya menjadi 391.989 kasus dan 3.240 kematian sejak awal pandemi.
Perdana Menteri Prayuth Chan-ocha mengatakan pemerintah tengah mempertimbangkan pembatasan lebih ketat untuk menghadapi wabah COVID-19 terburuk yang dipicu varian Alfa dan Delta sejak awal April itu. Ada kebutuhan untuk memperluas aturan yang membatasi pergerakan orang sebanyak mungkin dan menutup lebih banyak fasilitas di luar sektor esensial, kata Prayuth lewat halaman resminya di Facebook.
Wilayah yang dianggap berisiko tinggi di Thailand telah menerapkan pembatasan paling ketat dalam setahun terakhir sejak Senin, melalui pembatasan pergerakan dan pengumpulan massa, penutupan mal dan tempat bisnis, dan pemberlakuan jam malam pukul 21.00-04.00. Demikiam dikutip Reuters.
# TAG
Sabtu 17 Jul 2021 11:06 WIB Red: Indira Rezkisari
Thailand memberlakukan karantina menyusul kenaikan kasus Covid-19 di Bangkok dan sejumlah kawasan lain mulai 12 Juli 2021. Pembatasan kegiatan tersebut berlaku selama dua pekan. Foto: EPA-EFE/NARONG SANGNAK
Sebagian Bangkok dan sejumlah wilayah Thailand kembali jalani lockdown. REPUBLIKA.CO.ID, BANGKOK Thailand melarang penduduknya melakukan kegiatan yang melibatkan banyak orang di seluruh wilayah. Thailand tengah mempertimbangkan pembatasan yang lebih ketat.
Negara itu sudah menerapkan penguncian sebagian di Bangkok dan sembilan provinsi lain pekan ini. Gugus tugas Covid-19 Thailand melaporkan 10.082 kasus baru dengan 141 kematian, sehingga totalnya menjadi 391.989 kasus dan 3.240 kematian sejak awal pandemi.
Larangan berkumpul telah diberlakukan dengan sanksi maksimal dua tahun penjara atau denda 40.000 bath (sekitar Rp 17,7 juta) atau dua-duanya, menurut pengumuman Roya
Kasus Covid-19 Naik, Thailand Larang Warganya Kumpul-kumpul
17 Juli 2021, 11:17:35 WIB Warga Thailand mengikuti tes Covid-19. Kasus Covid-19 di Thailand melonjak sehingga pemerintah melakukan pengetatan pembatasan
(Soe Zeya Tun/Reuters)
JawaPos.com – Thailand melarang penduduknya melakukan kegiatan yang melibatkan banyak orang di seluruh wilayah dan tengah mempertimbangkan pembatasan yang lebih ketat. Negara itu sudah menerapkan penguncian sebagian di Bangkok dan sembilan provinsi lain pada pekan ini.
Gugus tugas Covid-19 Thailand melaporkan 10.082 kasus baru dengan 141 kematian, sehingga totalnya menjadi 391.989 kasus dan 3.240 kematian sejak awal pandemi.
Larangan berkumpul telah diberlakukan dengan sanksi maksimal dua tahun penjara atau denda 40.000 bath (sekitar Rp 17,7 juta) atau dua-duanya menurut pengumuman Royal Gazette yang disiarkan Jumat.