Page 11 - அலுவலகம் சட்டசபை News Today : Breaking News, Live Updates & Top Stories | Vimarsana

Jumat, 2 Juli 2021 11:19 Reporter : Merdeka Komisi Yudisial. ©Liputan6.com/Angga Yuniar Merdeka.com - Juru Bicara Komisi Yudisial RI, Miko Ginting mengaku bingung dengan posisi sektor peradilan dan hukum dalam penerapan kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat. Menurut Miko, hingga saat ini sektor peradilan dan hukum belum memiliki status yang jelas, apakah masuk ke dalam sektor esensial yang dapat dikecualikan dari PPKM Darurat atau sebaliknya. Diketahui, dalam PPKM Darurat, sektor non essential wajib melakukan kegiatan secara daring atau Work From Home (WFH). Komisi Yudisial juga mengusulkan sektor hukum dan peradilan diperjelas statusnya (esensial atau kritikal) dalam skema PPKM Darurat yang dicanangkan Pemerintah, kata Miko dalam keterangan tulis, Jumat (2/7).

Office assemblyCommission judicialRegulation court grand number yearSpokesman commission judicialEnforcement restriction activities societyConfused status judicialஅலுவலகம் சட்டசபை