Stranas PK merupakan arah kebijakan nasional yang memuat fokus dan sasaran pencegahan korupsi yang digunakan sebagai acuan kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah.
Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) terus mendorong aparatur sipil negera (ASN) memiliki kapasitas dalam mengelola keterbukaan informasi publik.
JPNN.com : Kepala Badan Litbang Kemendagri Agus Fatoni mengatakan kebijakan pengukuran IPKD sebagai upaya untuk menilai kualitas kinerja tata kelola keuangan
Dirjen Pol & PUM Kemendagri Bahtiar mengaku bangga atas peluncuran lagu Untukmu Indonesia yang menjadi persembahan peringatan kemerdekaan Indonesia ke-76.